Aksi Aliansi Lampung Melawan Dari Jalanan Lampung: Sebuah Pelajaran Demokrasi, Kritik, dan Hati Nurani
Filsafat Muslim - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menjadi lautan massa pada Senin (1/9/2025). Ribuan mahasiswa, elemen masyarakat, hingga pengemudi ojek daring yang tergabung dalam "Aliansi Lampung Melawan" tumpah ruah ke jalan, menyuarakan mosi tidak percaya terhadap arah kebijakan pemerintah.
Namun, di tengah kritik pedas dan tuntutan yang keras, sebuah pemandangan demokrasi yang matang justru tersaji. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, alih-alih menjaga jarak, justru turun langsung menemui massa dan secara terbuka memberikan apresiasi atas aksi yang berjalan dengan aman, tertib, dan damai.
"Lampung Berbeda, Lampung Penuh Harapan"
Didampingi Pangdam, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh pimpinan fraksi DPRD, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyatakan kekagumannya terhadap animo masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendengar dan sepakat dengan esensi tuntutan yang disuarakan.
"Ini adalah sebuah fenomena. Suara rakyat yang sesungguhnya tengah diperjuangkan oleh para mahasiswa di sini," ujar Gubernur di hadapan massa.
Mirzani Djausal secara khusus memuji kedewasaan seluruh elemen, mulai dari BEM, OKP, hingga masyarakat umum yang hadir. Ia menegaskan bahwa Lampung berhasil menunjukkan citra yang berbeda di tengah panasnya situasi nasional.
"Hari ini kita buktikan, Lampung berbeda dari daerah lain. Lampung damai, Lampung tenteram, dan yang terpenting, Lampung penuh dengan harapan," tegasnya, disambut riuh tepuk tangan. Gubernur berjanji akan segera meneruskan seluruh aspirasi yang merupakan wewenang pemerintah pusat.
Senada dengan Gubernur, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta aksi. "Kami salut, penyampaian aspirasi berlangsung dengan sangat aman dan tertib. Ini adalah contoh demokrasi yang kita inginkan," kata Helmy.
Terkait salah satu tuntutan utama mengenai reformasi total Polri dan pengusutan tuntas kasus almarhum Affan Kurniawan, Kapolda memastikan bahwa proses tersebut sedang berjalan. "Mohon bersabar, tim di pusat sedang melakukan pendalaman. Kami berkomitmen pada keadilan," janjinya.
Akumulasi Kekecewaan di Balik 10 Tuntutan Rakyat
Aksi massa ini, menurut Aliansi Lampung Melawan, merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan publik. Mereka menuding arah ekonomi-politik negara telah "menghamba pada kepentingan modal," sehingga kebijakan yang lahir di bawah "Rezim Fasis Prabowo-Gibran" semakin menjauh dari denyut nadi rakyat.
Aliansi menyoroti bagaimana DPR, yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru melahirkan serangkaian kebijakan kontroversial yang memicu amarah publik, seperti pengesahan RUU TNI dan Polri yang problematik, RKUHP, Omnibus Law, kenaikan pajak yang mencekik, hingga yang terbaru, kenaikan tunjangan DPR yang dinilai "tidak masuk akal" di tengah kesulitan ekonomi rakyat.
Kekecewaan ini dirangkum dalam 10 Tuntutan Aliansi Lampung Melawan:
1. Sahkan Segera UU Perampasan Aset koruptor
2. Pangkas tunjangan dan gaji anggota DPR sebagai tanggung jawab moral
3. Naikkan kualitas dan gaji dosen serta guru di seluruh Indonesia
4. Pecat menteri-menteri problematik dalam kabinet Prabowo Subianto
5. Restrukrisasi pejabat publik yang merangkap jabatan di partai politik
6. Reformasi Total POLRI, adili pembunuh Affan Kurniawan, dan evaluasi kinerja Polda Lampung
7. Tolak RKUHP yang mengancam kebebasan sipil
8. Hentikan efisiensi anggaran di sektor krusial: pendidikan dan kesehatan
9. Stop penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat
10. Laksanakan reforma agraria sejati dan bebaskan lahan untuk petani di Lampung
Aksi damai ini ditutup dengan komitmen Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga ke meja pemerintah pusat, menjadi secercah harapan bahwa suara dari jalanan Lampung akan didengar di Istana. (Ugy/FM)
