Dorong Kemandirian Ekonomi, Gubernur Lampung Buka Bimtek BUMDes Lewat Program "Desaku Maju"
.jpeg) |
| Foto : Gubernur Lampung dan jajarannya saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung (Ugy/filsafatmuslim.com) |
Filsafat Muslim -- Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah yang dimulai dari tingkat desa. Hal ini diwujudkan melalui Program "Desaku Maju" yang diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).
Desa sebagai Jantung Pertumbuhan Ekonomi
Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani menekankan bahwa strategi pembangunan inklusif harus bertumpu pada perdesaan, mengingat mayoritas penduduk Lampung bermukim di wilayah tersebut. "Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945," ujar Gubernur. Ia menyoroti kekayaan sumber daya alam Lampung yang melimpah, mulai dari sektor pertanian (padi, jagung, kopi, lada), peternakan, hingga perikanan. Namun, potensi besar ini masih dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang relatif tinggi di wilayah Sumatra.
Tantangan Hilirisasi: Menahan Nilai Tambah di Desa
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Gubernur menggarisbawahi pentingnya proses hilirisasi. Saat ini, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, namun tingkat hilirisasinya baru menyentuh angka 45,6 persen. "Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Melalui BUMDes, kita berharap komoditas desa bisa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat," jelasnya. Ia mencontohkan, komoditas jagung sebaiknya tidak hanya dijual mentah hasil panen, tetapi diolah menjadi pakan ternak agar bernilai ekonomi lebih tinggi.
 |
| Foto : Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani menekankan bahwa strategi pembangunan inklusif harus bertumpu pada perdesaan (Ugy/filsafatmuslim.com) |
Sinergi BUMDes dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Gubernur juga mendorong BUMDes untuk proaktif mengambil peran dalam program prioritas pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). BUMDes dapat menjadi penyedia bahan pangan lokal sekaligus memperkuat rantai pasok. "Manajer BUMDes harus menjadi role model yang inovatif. BUMDes yang profesional akan mampu menciptakan lapangan kerja dan menjaga perputaran uang tetap dinikmati oleh warga desa," tegas Gubernur. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Muhammad Azis Satriya Jaya, melaporkan bahwa Bimtek ini diikuti oleh 168 direktur BUMDes. Pelatihan dibagi menjadi dua angkatan: angkatan pertama pada 21–23 September 2026, dan angkatan kedua pada 24–26 September 2026, guna memastikan materi pengelolaan usaha dapat diserap secara optimal.
Refleksi Nilai Islami: Mengelola Titipan Allah dengan Kemandirian dan Keadilan
Program "Desaku Maju" dan penguatan BUMDes yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Lampung sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi dalam ajaran Islam. Ada beberapa nilai luhur yang dapat dipetik dari langkah strategis ini:
1. Etos Kerja dan Kemandirian (Tawakkal dan Ikhtiar)Islam sangat memuliakan kemandirian umatnya. Dorongan agar desa mampu mengelola ekonominya sendiri melalui BUMDes mencerminkan semangat ikhtiar yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada makanan yang lebih baik dari yang dimakan seseorang dari hasil keringat (usaha) tangannya sendiri" (HR. Bukhari).
2. Memaksimalkan Nikmat Alam (Khalifah fil Ardh) Langkah Gubernur yang mendorong hilirisasi mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Kita diamanahkan tidak hanya untuk memanen nikmat Allah (sumber daya alam), tetapi juga mengelolanya dengan ilmu dan akal agar memberikan manfaat maksimal (maslahat) bagi banyak orang.
3. Pemerataan Kesejahteraan (Keadilan Sosial) Fokus pada desa untuk menekan angka kemiskinan merupakan wujud dari prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Harta dan perputaran ekonomi tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang atau di perkotaan saja (merujuk pada spirit Surah Al-Hasyr: 7), melainkan harus mengalir hingga ke pelosok desa untuk mengangkat derajat kaum dhuafa (yang lemah secara ekonomi).
Dengan sinergi yang baik dan niat untuk membangun kesejahteraan umat, program ekonomi desa ini tidak sekadar menjadi aktivitas duniawi, melainkan bernilai ibadah yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Lampung.
.jpeg&description=Dorong Kemandirian Ekonomi, Gubernur Lampung Buka Bimtek BUMDes Lewat Program "Desaku Maju"){kind=link}