Aliansi Umat Muslim Lampung Gelar Aksi Di Depan Gerbang Polda, Desak Kapolda Jateng Dicopot Dan Reformasi Total Polri
Foto : Dokumentasi Aksi AUM Lampung di Depan Mapolda Lampung (ugy/filsafatmuslim.com)Filsafatmuslim -- Bandar Lampung, Aliansi Umat Muslim (AUM) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Markas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Senin, 9 November 2026. Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB tersebut diikuti sekitar 100 orang yang terdiri atas sejumlah tokoh agama, pengasuh pondok pesantren, perwakilan organisasi masyarakat, serta elemen umat Islam di Lampung.
Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas dan penyampaian aspirasi atas kontroversi tindakan penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Peristiwa tersebut menjadi perhatian para peserta aksi karena dinilai menimbulkan persoalan serius terkait prosedur penegakan hukum, perlindungan santriwati, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Mengusung semangat persatuan dan perlawanan terhadap ketidakadilan, massa menyampaikan empat tuntutan utama, yakni pecat, tangkap, dan adili Kapolda Jawa Tengah; reformasi total Polri; usut tuntas dugaan kasus makar; serta makzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi dipimpin oleh koordinator lapangan (Korlap) Gunawan Farid Rasyid sebagaimana disebutkan dalam transkrip orasi. Sejumlah tokoh kemudian secara bergantian menyampaikan pandangan dan tuntutan melalui mobil komando di hadapan gerbang Polda Lampung.
Foto : Dokumentasi Orasi Tokoh Aksi AUM Lampung di Depan Mapolda Lampung (ugy/filsafatmuslim.com)RANGKAIAN AKSI DAN ORASI PARA TOKOH
Pukul 10.00 WIB – Aksi dimulai dan orasi pembuka
Aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dengan penyampaian aspirasi melalui orasi terbuka. Orator pembuka menyoroti kontroversi penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an dan mendesak agar Kapolda Jawa Tengah bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Dalam orasinya, pembicara menekankan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan generasi bangsa. Ia mempertanyakan tindakan aparat yang disebut memasuki lingkungan pesantren putri dengan membawa senjata laras panjang ketika para santriwati sedang beristirahat.
Orasi berikutnya disampaikan oleh Ustaz Refianto. Ia menyampaikan keprihatinan atas tindakan aparat yang menurutnya tidak mencerminkan pendekatan humanis dan proporsional. Ia meminta agar penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM dilakukan secara adil.
Ustaz Refianto juga mengingatkan bahwa penanganan perkara di lingkungan pesantren harus dilakukan secara bijaksana dan tidak didasarkan pada stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam.
Foto : Dokumentasi Aksi AUM Lampung di Depan Mapolda Lampung (ugy/filsafatmuslim.com)Orasi Kiai Bustomi Al-Jawi: Pesantren Tidak Boleh Menjadi Korban Kesewenang-wenangan
Selanjutnya, Kiai Bustomi Al-Jawi, pengasuh Pondok Pesantren Kampung Kebangkitan, Lampung Selatan, menyampaikan aspirasi mewakili kalangan pesantren.
Ia menilai kontroversi yang terjadi di Sukoharjo harus menjadi momentum evaluasi terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pejabat, tetapi harus disertai pembenahan sistem pengawasan dan pemahaman anggota terhadap tugas kepolisian.
Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan pelaksanaan nilai-nilai Tribrata dalam kehidupan nyata, terutama fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Dalam pandangannya, pesantren seharusnya diperlakukan sebagai lembaga pendidikan yang membantu membangun karakter dan moral bangsa, bukan ditempatkan dalam stigma yang merugikan tanpa dasar pembuktian.
Kiai Bustomi meminta agar Kapolda Lampung meneruskan aspirasi tersebut kepada Kapolri dan memastikan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di Sukoharjo diproses sesuai hukum.
Orasi Ustaz Anshori: Reformasi Kepolisian dan Pengusutan Dugaan Makar
Orasi selanjutnya disampaikan oleh Ustaz Anshori. Ia menyoroti pentingnya kedisiplinan dan pembenahan internal Polri agar institusi kepolisian kembali memperoleh kepercayaan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa reformasi kepolisian harus diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan atau slogan institusi.
Dalam orasinya, Ustaz Anshori juga mengangkat persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia dan meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait.
Selain itu, ia mendesak agar persoalan yang berkaitan dengan dugaan makar ditangani secara terbuka dan berdasarkan hukum. Ia turut menyuarakan tuntutan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus KM 50.
Tuntutan tersebut disambut seruan massa yang meminta agar seluruh perkara yang disinggung memperoleh penanganan hukum secara transparan.
Orasi Abah Sulaiman: Tegaskan Aksi Damai dan Tolak Provokasi
Perwakilan Front Persaudaraan Islam (FPI), Abah Sulaiman, turut menyampaikan orasi dengan menekankan pentingnya menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
Dalam penyampaiannya, sempat terjadi ketegangan komunikasi antara peserta aksi dan aparat terkait keberadaan sejumlah ban serta bahan bakar untuk genset. Abah Sulaiman menjelaskan bahwa ban tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari pertunjukan teatrikal, bukan untuk dibakar.
Koordinator lapangan kemudian menyampaikan bahwa barang-barang tersebut telah dikembalikan. Ia menegaskan kepada seluruh peserta bahwa tidak ada rencana pembakaran ban.
Abah Sulaiman juga meminta agar kedua belah pihak tidak melakukan tindakan yang dapat memancing emosi. Ia menegaskan bahwa peserta aksi datang untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tetap menganggap kepolisian sebagai bagian dari masyarakat yang harus dihormati.
Meski demikian, ia memberikan pesan tegas bahwa tuntutan pencopotan Kapolda Jawa Tengah harus benar-benar disampaikan kepada Kapolri.
Orasi Lanjutan: Desakan Pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah
Dalam orasi berikutnya, salah seorang perwakilan massa kembali menegaskan tuntutan agar Kapolda Jawa Tengah dicopot dari jabatannya.
Ia mengapresiasi langkah penindakan terhadap pejabat di tingkat bawah, tetapi menilai bahwa pertanggungjawaban pimpinan juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pembicara tersebut menegaskan bahwa solidaritas terhadap santriwati bukan berarti menolak penegakan hukum. Menurutnya, aparat tetap memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum sepanjang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan menghormati hak masyarakat.
Ia juga meminta agar Kapolda Lampung meneruskan aspirasi tersebut kepada Kapolri.
Foto : Dokumentasi Aksi AUM Lampung di Depan Mapolda Lampung (ugy/filsafatmuslim.com)Orasi Bunda Meri: Soroti Perlindungan dan Kehormatan Santriwati
Salah satu orasi yang mendapat perhatian dalam rangkaian aksi disampaikan oleh Bunda Meri.
Ia menyoroti dugaan tindakan aparat ketika mendatangi pondok pesantren putri pada dini hari. Dalam orasinya, Bunda Meri menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan tindakan kepolisian.
Ia mempertanyakan prosedur penggeledahan yang menurut keterangan yang disampaikannya berlangsung ketika santriwati sedang tidur dan belum mengenakan pakaian secara lengkap.
Bunda Meri juga menyinggung persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden serta polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mendesak agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan. Secara khusus, ia meminta DPR RI dan lembaga terkait memperhatikan tuntutan pemakzulan Gibran yang disuarakan peserta aksi.
Orasi Perwakilan Laskar Lampung dan Akhi Harits: Peringatan kepada Polda Lampung
Menjelang akhir kegiatan, perwakilan Laskar Lampung dan Akhi Harits menyampaikan pesan kepada jajaran Polda Lampung.
Mereka menegaskan bahwa aksi di depan gerbang Polda Lampung bukan ditujukan untuk memojokkan Kapolda Lampung, melainkan sebagai bentuk solidaritas sekaligus peringatan agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayah Lampung.
Dalam orasinya, Akhi Harits menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Ia meminta aparat kepolisian tidak menggunakan pendekatan arogan dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Ia juga menegaskan bahwa kepolisian seharusnya hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan menjadi pihak yang menimbulkan rasa takut.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan massa menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Intelijen Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan personel Brimob yang melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.
EMPAT TUNTUTAN UTAMA AUM LAMPUNG
Melalui keseluruhan rangkaian orasi, AUM Lampung menegaskan empat tuntutan yang menjadi pokok penyampaian aspirasi:
1. Pecat, Tangkap, dan Adili Kapolda Jawa Tengah
Mendesak Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolda Jawa Tengah serta memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan pelanggaran prosedur ketika penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo.
2. Reformasi Total Polri
Menuntut pembenahan menyeluruh terhadap institusi kepolisian, termasuk pengawasan internal, kedisiplinan, profesionalitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Usut Tuntas Dugaan Kasus Makar
Mendesak pengusutan secara transparan terhadap persoalan dugaan makar dan penyadapan yang disinggung dalam orasi, termasuk pemeriksaan pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.
Makzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Menyuarakan tuntutan politik agar DPR RI dan lembaga negara terkait menindaklanjuti polemik persyaratan pencalonan serta dokumen pendidikan Gibran melalui mekanisme konstitusional.
Di luar empat tuntutan tersebut, sejumlah orator juga mengangkat kembali persoalan KM 50 dan meminta adanya pemeriksaan serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
PUKUL 12.00 WIB – AKSI BERAKHIR, MASSA TEKANKAN ASPIRASI HARUS DITINDAKLANJUTI
Menjelang pukul 12.00 WIB, rangkaian orasi memasuki bagian akhir. Para perwakilan massa kembali mengingatkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian pendapat dan solidaritas atas persoalan yang mereka anggap menyangkut keadilan serta perlindungan hak masyarakat.
Koordinator lapangan bersama peserta aksi juga menyatakan komitmen untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan pembakaran ban maupun tindakan yang dapat memicu kericuhan.
Massa menyampaikan harapan agar jajaran Polda Lampung dapat meneruskan aspirasi mereka kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait di tingkat pusat.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut menjadi wadah bagi sejumlah tokoh agama dan perwakilan organisasi untuk menyampaikan kritik terhadap institusi kepolisian sekaligus menyuarakan persoalan hukum dan politik nasional.
PENEGASAN: KEADILAN, TRANSPARANSI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Aksi AUM Lampung memperlihatkan bahwa persoalan penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an telah berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas mengenai profesionalitas aparat, reformasi kepolisian, dan penegakan hukum yang setara.
Bagi massa aksi, pergantian jabatan tidak cukup apabila tidak disertai pemeriksaan objektif dan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Mereka juga mengingatkan bahwa kepolisian harus mampu membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang profesional, transparan, dan menghormati hak setiap warga negara.
Dari depan gerbang Polda Lampung, AUM menyampaikan pesan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi demonstrasi, tetapi memperoleh tindak lanjut dari institusi yang berwenang.
BERSATU, LAWAN KEZALIMAN, DEMI ISLAM DAN KEADILAN. (Ugy/FM)
