Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / News

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Bergerak Cepat: Menghantarkan Aspirasi Masyarakat Pasca Demo Langsung Ke MPR RI Dan Wakil Mentri Sekertaris Negara

By Filsafat Muslim

Foto : Penyerahan Tuntutan Masyarakat Lampung Oleh Gubernur Lampung Kepada Ketua MPR RI (Hdk/FM)

Filsafat Muslim - Dalam langkah yang dinilai luar biasa responsif, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi menyampaikan sepuluh tuntutan masyarakat dari aksi unjuk rasa 1 September 2025 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro pada Rabu, 3 September 2025 di Jakarta. Tindakan ini merupakan bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam menjembatani suara rakyat ke tingkat nasional.

Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Lampung Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung pada 1 September berjalan damai dan tertib, diikuti ribuan mahasiswa, masyarakat sipil, dan pengemudi ojek online. Meski sempat terjadi ketegangan akibat pemasangan kawat berduri oleh aparat, situasi berhasil diredakan melalui pendekatan dialogis yang dipimpin langsung oleh Gubernur Mirza didampingi pimpinan Forkopimda.

Sepuluh tuntutan yang disampaikan mencakup isu-isu strategis nasional dan lokal, antara lain :

  1.  Sahkan UU Perampasan Aset
  2. Potong Tunjangan dan Gaji DPR
  3. Tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru
  4.  Memerintahkan prabowo memecat menteri-menteri yang problematik
  5. Meminta ketua partai yang kadernya berada di eksekutif dan legislatif untuk diberhentikan/rekstrukturisasi
  6. Reformasi total polri dan adili pelaku pembunuhan affan kurniawan serta evaluasi kinerja polda lampung Tolak RKUHAP
  7.  Menolak efesiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan
  8. Berhenti menggunakan pajak rakyat untuk menindas rakyat
  9. Pembebasan lahan untuk petani anak tuha
  10. Reformasi agraria pembebasan lahan di lampung

Gubernur Mirza menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan sekadar tuntutan, melainkan "amanah yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata". Dalam pertemuan dengan MPR, ia memastikan bahwa suara rakyat Lampung akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait.

Foto : Pertemuan Gubernur Lampung Dan Ketua MPR RI (Hdk/FM)

Respons cepat ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Rycko Menoza yang menyebutkan bahwa demonstrasi di Lampung menjadi contoh kedewasaan berdemokrasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai sebagai model ideal penyampaian pendapat tanpa kekerasan.

Keberhasilan Gubernur Mirza dalam menangani aspirasi masyarakat ini juga menunjukkan efektivitas pendekatan persuasif dan dialogis, yang kontras dengan kericuhan yang terjadi di beberapa daerah lain. Langkah ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga memastikan bahwa suara rakyat tidak berhenti di jalanan, melainkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan di tingkat pusat.

Tindakan Gubernur Lampung ini mengingatkan kembali pada pentingnya kepegaran pemerintah dalam mendengar denyut nadi rakyat. Dalam perspektif akademis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif, yang menjadi kunci stabilitas demokrasi di Indonesia. (Hdk/FM)