Papua Merana, Pembangunan untuk Siapa?
Filsafat Muslim -- Lampung Selatan, Diskusi publik bertajuk “Papua yang Merana, Apa Solusinya?” menghadirkan Pak Rozi, dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera, sebagai pemateri. Forum ini diikuti mahasiswa dan beberapa masyarakat sekitar yang datang untuk berdialog tentang Papua, pembangunan, food estate, oligarki, dan arah demokrasi Indonesia hari ini.
Papua kembali menjadi cermin keras bagi wajah pembangunan Indonesia. Di ruang-ruang kekuasaan, Papua sering dibicarakan sebagai lahan luas, cadangan pangan, sumber energi, dan wilayah strategis ekonomi. Namun bagi masyarakat adat, Papua bukan sekadar lahan kosong. Papua adalah rumah. Papua adalah hutan. Papua adalah sumber hidup. Papua adalah ruang budaya yang menyimpan sejarah panjang masyarakatnya.
Kegelisahan inilah yang menjadi inti diskusi publik “Papua yang Merana, Apa Solusinya?” yang digelar pada Jumat, 5 Juni 2026, di Rubin Rumah Inspirasi, Jalan Pulau Damar, Way Huwi. Dalam forum tersebut, Pak Rozi, dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera, memaparkan persoalan Papua dengan tajam. Ia tidak hanya membahas kerusakan lingkungan, tetapi juga membongkar relasi kuasa di balik proyek-proyek besar yang masuk ke tanah Papua.
Diskusi itu tidak berlangsung sebagai ceramah satu arah. Mahasiswa dan masyarakat yang hadir ikut berdialog. Mereka membahas bagaimana proyek pembangunan dapat berubah menjadi ancaman ketika masyarakat lokal tidak dilibatkan secara sungguh-sungguh. Papua, dalam pembacaan forum tersebut, tidak sedang kekurangan pembangunan. Papua sedang kekurangan keadilan dalam proses pembangunan.
Salah satu isu utama yang dipaparkan Pak Rozi adalah proyek food estate di Papua Selatan, terutama di kawasan Merauke. Proyek ini kerap dibungkus dengan narasi ketahanan pangan. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya memperkuat produksi pangan nasional. Namun, pertanyaan penting muncul: apakah proyek sebesar itu benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, atau justru membuka ruang baru bagi kepentingan modal besar?
Pak Rozi menekankan bahwa proyek pangan tidak bisa hanya dilihat dari target hektare dan produksi. Setiap pembukaan lahan skala besar harus memiliki dasar kajian yang kuat. Harus ada penjelasan ilmiah tentang kondisi tanah, ekosistem, air, masyarakat adat, potensi konflik, dan dampak jangka panjang. Tanpa kajian yang terbuka, pembangunan mudah berubah menjadi pemaksaan.
Masalahnya, dalam banyak kasus, masyarakat adat sering berada di posisi paling lemah. Mereka tinggal di wilayah terdampak, tetapi tidak selalu memiliki kendali atas keputusan yang menentukan masa depan tanahnya sendiri. Negara datang dengan izin, perusahaan datang dengan alat berat, sementara masyarakat lokal diminta menerima perubahan yang sudah diputuskan dari jauh.
Inilah titik paling rawan dari pembangunan Papua. Ketika tanah adat dianggap sebagai ruang kosong, negara telah gagal melihat manusia di dalamnya. Ketika hutan hanya dihitung sebagai aset ekonomi, negara mengabaikan fungsi ekologis, sosial, dan kultural yang melekat di dalam hutan tersebut.
Dalam forum itu, Pak Rozi juga mengaitkan persoalan Papua dengan demokrasi berbiaya mahal. Menurutnya, proyek-proyek besar tidak bisa dilepaskan dari struktur politik yang transaksional. Ketika pemilu membutuhkan biaya besar, relasi antara kekuasaan dan modal menjadi semakin kuat. Akibatnya, kebijakan publik berisiko lebih dekat kepada kepentingan pemodal daripada kepentingan rakyat.
Pandangan ini penting untuk dibaca secara hati-hati. Tidak semua proyek pembangunan otomatis buruk. Tidak semua investasi otomatis merugikan. Namun, setiap proyek besar wajib diuji dengan satu pertanyaan dasar: siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling menanggung risikonya?
Jika hutan dibuka, masyarakat adat kehilangan ruang hidup. Jika proyek gagal, rakyat tetap menanggung kerusakan ekologisnya. Jika banjir datang, warga lokal yang terdampak langsung. Sementara itu, aktor ekonomi dan politik yang menikmati proyek sering kali bisa berpindah ke proyek berikutnya.
Kritik Pak Rozi menjadi relevan karena selama ini pembangunan sering dipahami terlalu sempit. Pembangunan dianggap berhasil ketika ada jalan, kebun, sawah, pabrik, pelabuhan, dan angka investasi. Padahal, pembangunan seharusnya diukur dari kualitas hidup manusia. Apakah warga lebih sejahtera? Apakah hak mereka dihormati? Apakah lingkungan tetap terjaga? Apakah masyarakat lokal ikut menentukan arah pembangunan?
Mahasiswa yang hadir dalam forum tersebut juga diajak untuk tidak berhenti pada sikap marah. Kritik harus naik menjadi kesadaran. Kesadaran harus naik menjadi keberanian untuk membaca masalah secara sistemis. Persoalan Papua bukan sekadar kesalahan individu pejabat. Persoalan ini terkait cara negara mengambil keputusan, cara modal bekerja, dan cara demokrasi dijalankan.
Di sinilah diskusi publik menjadi penting. Kampus tidak boleh hanya menjadi ruang mengejar nilai akademik. Kampus harus menjadi ruang berpikir kritis. Mahasiswa perlu belajar membaca hubungan antara kebijakan, ekonomi, lingkungan, dan nasib rakyat. Tanpa kemampuan itu, mahasiswa mudah menjadi penonton dalam masalah bangsanya sendiri.
Pak Rozi juga mengingatkan bahwa solusi tidak cukup dengan mengganti pemimpin. Jika sistem politik tetap mahal, jika partai tetap bergantung pada modal besar, jika rakyat hanya dilibatkan saat pemilu, maka pola lama akan terus berulang. Wajah penguasanya bisa berubah, tetapi relasi kuasanya tetap sama.
Karena itu, pembenahan harus menyentuh akar. Pertama, setiap proyek besar di Papua harus diaudit secara terbuka. Publik perlu mengetahui dasar kajian, status lahan, peta konsesi, dokumen lingkungan, dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Tidak boleh ada proyek besar yang berjalan hanya karena kekuasaan menghendakinya.
Kedua, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama. Mereka bukan penghalang pembangunan. Mereka adalah pemilik ruang hidup yang harus dihormati. Persetujuan masyarakat tidak boleh formalitas. Persetujuan harus bebas, didahulukan, dan didasarkan pada informasi yang lengkap.
Ketiga, negara harus berhenti menjadikan pembukaan hutan sebagai jawaban cepat atas masalah pangan. Ketahanan pangan tidak selalu berarti membuka lahan baru. Pemerintah dapat memperkuat petani yang sudah ada, memperbaiki irigasi, menjaga harga panen, memperbaiki distribusi, dan menekan ketimpangan tata niaga pangan.
Keempat, demokrasi harus dibersihkan dari ketergantungan berlebihan pada modal besar. Selama politik dibiayai oleh kekuatan ekonomi tertentu, kebijakan publik akan sulit benar-benar mandiri. Transparansi dana politik, pembatasan konflik kepentingan, dan pengawasan publik harus diperkuat.
Papua bukan wilayah kosong untuk diuji coba. Papua bukan halaman belakang republik. Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus diperlakukan dengan hormat dan adil.
Diskusi publik bersama Pak Rozi menunjukkan bahwa persoalan Papua tidak bisa dijawab dengan slogan. Papua tidak butuh janji pembangunan yang hanya indah di spanduk. Papua membutuhkan keadilan, keterbukaan, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keberanian negara untuk menahan diri dari proyek yang berisiko merusak ruang hidup rakyat.
Pembangunan yang benar tidak takut pada dialog. Pembangunan yang sehat tidak takut pada kritik. Justru kritik diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan sendirian.
Jika Papua terus dipandang hanya sebagai sumber lahan, sumber kayu, sumber pangan, dan sumber keuntungan, maka luka sosial dan ekologisnya akan semakin dalam. Namun, jika Papua dipandang sebagai rumah bagi manusia dan ekosistem yang harus dijaga, maka pembangunan masih punya peluang untuk kembali pada makna dasarnya: memuliakan kehidupan, bukan merampasnya. (Ugy/FM)
